Wali Kota Sibolga Ikuti HLM dan Capacity Building TP2DD, Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah
Pemerintah Kota Sibolga terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga.
BPKPAD Sibolga | Pemerintah Kota Sibolga terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga.
Kegiatan dilaksanakan pada Senin–Selasa, 21–22 September 2026, mulai pukul 08.30 WITA, bertempat di Meeting Room Tribe Bali Kuta Beach. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait dalam mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Bagi Pemerintah Kota Sibolga, digitalisasi transaksi daerah merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern. Penerapan transaksi secara non tunai tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, tetapi juga mendukung pencatatan transaksi secara elektronik sehingga proses pengelolaan dan pemantauan penerimaan daerah dapat dilakukan secara lebih tertib dan terukur.
Dalam pelaksanaannya, digitalisasi terus didorong khususnya pada sektor penerimaan daerah melalui perluasan kanal pembayaran non tunai untuk berbagai jenis pajak dan retribusi daerah. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, serta berbagai jenis retribusi daerah.
Pemanfaatan kanal pembayaran digital diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi. Di sisi lain, transaksi yang tercatat secara elektronik dapat mendukung proses monitoring, evaluasi, serta pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Perluasan transaksi non tunai juga memiliki keterkaitan dengan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan semakin luasnya pilihan kanal pembayaran yang dapat digunakan masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun sistem penerimaan yang lebih mudah diakses sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan yang lebih efektif dan transparan.
Melalui TP2DD, Pemerintah Kota Sibolga terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan pihak terkait lainnya dalam mendorong implementasi transaksi digital secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas dan pemahaman aparatur terhadap digitalisasi transaksi menjadi bagian penting untuk memastikan penerapan sistem dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Sibolga dalam HLM dan Capacity Building TP2DD se-Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga diharapkan semakin memperkuat sinergi dan komitmen dalam membangun ekosistem transaksi digital daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Melalui percepatan digitalisasi transaksi daerah, Pemerintah Kota Sibolga terus berupaya mendukung modernisasi tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kota Sibolga.
